badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sejumlah terobosan juga seluruh situs untuk mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan web dan diselenggarakan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun lalu perihal pengadaan tanah bagi pembangunan agar kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan pada masyarakat yang ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah untuk kepentingan publik menurut uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan waktunya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diharapkan tidak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap melakukan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat selama papua kalau telah jelas warga hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat tersebut mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana pada dalamnya, diantara lain mengatur tentang reforma agraria, dan hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri dan melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan agar ke depan, tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. untuk tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman maka hak-hak atas tanah mampu lebih dijamin, makanya bisa membawa manfaat dan lebih sulit kepada terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa dan ingat pada orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman mengatakan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, program jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) juga website one day service.