anggota komisi vii dpr ri irfan membayar kepada perusahaan tambang pt vale indonesia supaya melepas tanah dan belum digunakan juga memberikan lahan tersebut terhadap pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 baru diberikan. nanti pemerintah hendak panggil investor supaya memanfaatkan lahan tersebut, tutur irfan ketika pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali juga pemprov sulawesi tengah yang dimediasi oleh komisi vii dpr ri di kota palu, rabu.
tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya pt vale indonesia pada tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung sejak tahun 1968.
saat ini jumlah lahan menganggur juga baru dimengerti dengan pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar di sejumlah blok di kabupaten morowali, sulawesi tengah.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi pada lahan seluas 190 ribu hektare tersebar dalam sulawesi selatan, sulawesi tengah dan sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter mengatakan pihaknya siap melepas lahan dan belum dipilih.
dia justru mendesak pemkab morowali untuk bersegeralah menunjuk calon investor supaya mengolah lahan menganggur itu. tentu saja melalui ketentuan berlaku, kata nico.
sementara itu, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, menyampaikan pt vale indonesia supaya memegang teguh komitmennya untuk turut membangun daerah selama kurang lebih operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih telah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya menjadi pembius juga modus investasi, kata politisi partai gerindra ini.