pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as supaya mengirim pengamat pemilihan publik sebagai imbalan atas lobinya terhadap pencabutan sanksi selama Salah satu dasawarsa kepada negara afrika selatan tersebut.
menurut catatan media lokal selama sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat terhadap wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe supaya mengakui kemampuan teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat dalam negeri serta internasional.
saya siap menggunakan dana bagi pemilihan umum nasional yang harmonis di zimbabwe, ketika zimbabwe membuka pintunya terhadap pengamat non-pemerintah dan independen, tutur carson dalam selama suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, apabila zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional dalam masa pemilihan umum kedepan, aku siap mengkaji sanksi terarah kami juga menyarankan aksi untuk meredakan berbagai sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan ingin melaksanakan pemilihan umum diantara juni dan september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat tersebut berusaha menetapkan persyaratan yang kepada rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak mampu di Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional serta pada saat lain menuntut proses tersebut diawasi, kata charamba.
dalam angka apa pun, mereka datang dari belahan bumi lain, yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk pada 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe agar mendukung sederat sanksi dan meliputi larangan pada lembaga keuangan supaya menyatakan pinjaman dan kredit serta mengurangi utang buat zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.
charamba menungkapkan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang supaya mencabut sanksi.
ia tidak memiliki kekuasaan untuk membersihkan sanksi dan diputuskan oleh sistem parlementer. ia juga merupakan pihak luar, kata charamba. seluruh sanksi berada di luar kekuasaan carson.
zimbabwe serta menghadapi sanksi daripada uni eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa di penghujung maret, sudah mengeluarkan 83 pihak dari registrasi sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai di zimbabwe di 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya serta para pejabat senior militer-- masih tergolong di pada registrasi sanksi uni eropa.